Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan tegas menolak usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pengambilalihan Jalur Gaza dan relokasi warga Palestina. Abbas menyatakan bahwa Palestina tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyatnya yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
“Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat kami. Kami telah memperjuangkan hak-hak mereka selama beberapa dekade,” kata Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2).
Ia menambahkan bahwa usulan Trump merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan bahwa perdamaian serta stabilitas di kawasan Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Usulan Trump ini disampaikan dalam sebuah jumpa pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Selasa malam. Dalam pertemuan itu, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengambil alih” Gaza setelah memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana. Trump bahkan menyebut bahwa wilayah Gaza yang porak-poranda akibat serangan Israel bisa diubah menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Menanggapi hal ini, Abbas menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. “Hak-hak sah rakyat Palestina tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada pihak yang berhak mengambil keputusan soal masa depan rakyat Palestina selain Organisasi Pembebasan Palestina (PLO),” ujar Abbas.
Abbas juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Dewan Keamanan PBB bertindak untuk menegakkan resolusi internasional dan melindungi hak-hak rakyat Palestina yang melekat pada mereka.
Usulan serupa yang disampaikan Trump sebelumnya pada 25 Januari, yang menyarankan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir, juga menuai kecaman keras. Kedua negara tetangga Palestina tersebut menolak rencana pemindahan paksa tersebut.
Bahkan, dalam pertemuan para menteri luar negeri enam negara Arab di Kairo, Sabtu lalu, mereka menegaskan kembali penolakan terhadap rencana Trump dan menyerukan solusi dua negara sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Usulan Trump ini muncul setelah kesepakatan gencatan senjata yang menghentikan sementara perang Israel di Gaza pada 19 Januari. Namun, tindakan tersebut justru memicu kemarahan internasional dan semakin memperuncing ketegangan di kawasan tersebut.