Arah-berita, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp. 500 triliun selama lima tahun terakhir belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurut Luhut, hanya separuh dari total anggaran bansos yang berhasil sampai ke tangan penerima yang berhak.
“Dari total Rp.500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).
Luhut menjelaskan bahwa sejumlah masalah dalam penyaluran bansos menjadi kendala utama, salah satunya adalah adanya data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi dalam proses penyaluran bansos. Ia menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas dalam memastikan bansos diterima oleh mereka yang berhak, dengan jumlah yang tepat dan manfaat yang maksimal.
Pemerintah, lanjut Luhut, sedang membangun sistem Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi data penerima bansos. Luhut menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah berhasil menyelesaikan integrasi data yang mencakup informasi detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.
Selain itu, pemerintah juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), untuk meningkatkan kualitas data dan memastikan penyaluran bansos yang lebih efektif.
Langkah ini juga merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), yang bertujuan menciptakan ekosistem digital pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Luhut berharap sistem ini dapat memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan tanpa kebocoran dan penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi anggaran negara. Dengan pemutakhiran dan integrasi data yang lebih baik, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang berhak.
Dengan langkah-langkah tersebut, Luhut optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. “Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutupnya.