Arah-berita, Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah berjalan selama sebulan, dan LPEM FEB UI mengusulkan untuk mempertimbangkan skema bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer atau CCT) sebagai alternatif.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengalokasikan anggaran MBG yang dipatok sebesar Rp10.000 per porsi kepada keluarga penerima manfaat. Skema CCT akan memberikan bantuan tunai senilai Rp200.000 per bulan untuk setiap anak, yang setara dengan Rp10.000 dikalikan 20 hari sekolah.
“Model ini memberikan fleksibilitas bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendesak, serta mengurangi kompleksitas logistik dan potensi kebocoran dalam distribusi makanan,” ujar Riefky, sebagaimana tercantum dalam analisis makroekonomi ‘Indonesia Economic Outlook Q1-2025’, yang dirilis pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Namun, Riefky mengakui bahwa skema CCT juga memiliki kekurangan, terutama dalam hal pengawasan. Ia menjelaskan bahwa tanpa pedoman yang jelas, seperti keharusan untuk menunjukkan bukti kehadiran di sekolah atau bukti pembelian makanan sehat, ada risiko dana digunakan untuk belanja non-prioritas yang menghalangi pencapaian tujuan program, yakni meningkatkan gizi anak. Oleh karena itu, mekanisme pemantauan yang ketat dan penegakan aturan yang kuat sangat dibutuhkan jika opsi CCT dipilih.
Program MBG yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini memiliki proses berlapis yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Proses ini melibatkan petani, koperasi, pelaku usaha lokal, dan instansi pemerintah, yang dapat meningkatkan risiko inefisiensi anggaran atau bahkan penyelewengan tanpa pengawasan yang baik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, juga mengusulkan pendekatan serupa. Ia mengusulkan agar dana untuk makan bergizi yang sebesar Rp10.000 per porsi diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat, dengan catatan orang tua atau keluarga tersebut harus memberikan bekal bergizi bagi anak-anak mereka.
“Memberikan dana langsung kepada keluarga bisa lebih efisien dalam pengelolaan anggaran dan distribusinya, serta makanan yang dipersiapkan oleh orang tua bisa lebih bergizi dan berkualitas,” ujar Maria, saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan prioritas dari Presiden Prabowo telah dilaksanakan sejak Senin, 6 Januari 2025. Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, jumlah penerima manfaat program ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur penyedia makanan.
“Hingga Februari ini, sudah ada 245 SPPG yang melayani sekitar 730 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Dadan, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Senin malam, 3 Februari 2025.
Dengan terus berkembangnya jumlah penerima manfaat, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.