Vietnam berencana membangun kereta cepat senilai US$67 miliar atau setara Rp1.031,8 triliun (asumsi kurs Rp15.400 per dolar AS) tanpa bantuan asing dan semaksimal mungkin menggunakan pendapatan negara (APBN). Ini akan jadi proyek infrastruktur terbesar di Hanoi.
Mengutip Reuters, Kementerian Transportasi Vietnam memperkirakan anggaran tahunan yang dibutuhkan untuk proyek itu sebesar US$5,6 miliar atau setara Rp86,24 triliun. Proyek dikerjakan selama 12 tahun.
“Dengan semangat kemerdekaan dan kemandirian, Politbiro telah memutuskan untuk tidak bergantung pada negara asing,” kata Wakil Menteri Transportasi Vietnam Nguyen Danh Huy dalam keterangan.
Kereta Cepat ini rencananya akan dibangun sepanjang 1.541 kilometer (km) dan menghubungkan Hanoi dengan Ho Chi Minh City, pusat bisnis yang ada di bagian selatan Vietnam.
Kereta ini diperkirakan akan melaju hingga 350 km per jam dan diharapkan selesai pada 2035.
Kementerian menegaskan biaya pembangunan megaproyek ini akan diutamakan dengan mengandalkan pendapatan negara secara penuh atau bila perlu menerbitkan surat utang khusus untuk investor domestik.
Namun, pemerintah mempertimbangkan utang dari asing atau negara lain dengan syarat yang menguntungkan apabila dana yang dimiliki ternyata tidak mencukupi.
Kementerian Keuangan Vietnam mencatat Hanoi memiliki utang publik yang relatif rendah, yakni 37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir 2023. Hal ini dikarenakan rencana investasi yang hanya terealisasi seperempat dari proyeksi pada periode 2021-2023.
Vietnam ragu meminta bantuan asing dalam pembiayaan proyek ini karena takut terjerat utang. Namun, para pakar pendanaan infrastruktur menilai akan sulit bagi Hanoi untuk membangun proyek besar ini secara mandiri.
Sebab, anggaran sebesar US$5,6 miliar per tahun untuk kereta api ini setara dengan 1,3 persen dari PDB 2023. Artinya, negara tersebut dan mencakup sekitar seperlima dari total pengeluaran anggaran yang diproyeksikan untuk tahun ini.
“Secara teoritis, ini mungkin, tetapi tidak begitu realistis,” kata seorang pakar infrastruktur asing yang berbasis di Vietnam.
Pakar infrastruktur kedua menyebutkan bahwa biaya proyek ini akan menimbulkan keraguan mengenai kelayakannya tanpa dukungan asing.
Keduanya berbicara tanpa menyebutkan nama karena tidak diizinkan berbicara kepada media.
Menurut Bank Dunia, selama dua dekade terakhir, Vietnam menghabiskan sekitar 20 persen dari anggaran negara untuk infrastruktur, sebagian besar untuk jalan desa.