MAKASSAR – Calon gubernur nomor urut 1, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, mengkritisi utang Pemprov Sulsel selama kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel. Akan tetapi, calon gubernur nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan respons lugas terkait kondisi sesungguhnya.
Danny awalnya mengungkap utang Pemprov Sulsel yang angkanya mencapai Rp1,7 triliun. Dia juga menyayangkan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, menegaskan kontribusi Makassar sebesar 34,67% terhadap ekonomi Sulsel, dengan asumsi jika kontribusi Makassar dikeluarkan, kinerja ekonomi provinsi hanya sekitar 2,9%.
“Kalau kita keluarkan Makassar dari Pemprov Sulsel maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9%,” ucapnya. Namun, waktu sudah habis sebelum pertanyaan dilontarkan Danny.
Andi Sudirman kemudian merespons dengan mengklarifikasi bahwa dana bagi hasil (DBH) tidak bisa dikategorikan sebagai utang dan menjelaskan strategi pengelolaan anggaran yang diterapkannya selama menjabat gubernur pada periode 2021-2023.
“Pertama, kita harus bedakan bahwa dana bagi hasil (DBH) itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai utang. Saya meninggalkan pemerintahan saya bayar DBH sampai enam bulan dan kemudian utang infrastruktur terakhir tinggal Rp54 miliar,” ungkapnya.
Andi Sudirman menambahkan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan keberhasilan strategi budgeting yang dia terapkan.
“Banyak isu defisit, ini saya luruskan. Saya dalam perencanaan selalu dalam estimasi standar internasional selalu ada plus minus 15%. Ini strategi dalam budgeting sehingga saya selalu Silpa dalam tiga tahun,” tambahnya.
Saat Danny mengangkat isu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disebutnya belum terbayarkan, Andi Sudirman kembali memberikan tanggapan tegas.
“Alhamdulillah selama saya menjabat TPP selalu terbayarkan, bahkan selalu lebih. Ini seolah-olah menyampaikan bahwa Pemprov punya utang dan Makassar akan bantu. Padahal, Makassar juga punya utang dalam neracanya,” papar Sudirman.
Menutup pernyataannya, Andi Sudirman menekankan pihaknya tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur meski menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Paling penting kami sampaikan, kami melaksanakan yang terbaik kami membangun infrastruktur ketika terlanda Covid besar-besaran dan ketika pendapatan terdegradasi sampai Rp500 miliar kami juga mendapatkan limpahan dari pusat juga. Itu sudah pemerintahan makanya kami ada di situ,” ucapnya.