Kotabaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah untuk menyikapi penurunan dana transfer tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (2/10/2025) itu dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin dan dihadiri para kepala daerah atau perwakilannya, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, H. Eka Sapruddin, yang hadir mewakili Bupati.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan pentingnya FGD tersebut sebagai momentum memperkuat tata kelola fiskal daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia meminta seluruh pemerintah daerah lebih cermat dalam mengatur belanja dan memprioritaskan program strategis.
“Penurunan dana transfer ini tentu menuntut kita lebih cermat dalam menyusun strategi fiskal ke depan, agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap terjaga,” ujar Muhidin.
Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, alokasi dana transfer ke daerah mengalami perubahan signifikan. Total pendapatan daerah Kalimantan Selatan yang semula diproyeksikan Rp9,42 triliun turun menjadi Rp7,42 triliun. Untuk Kabupaten Kotabaru, dana transfer berkurang dari Rp2,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun, atau turun 28,41 persen.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kotabaru H. Eka Sapruddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja dengan pagu pendapatan akhir yang disepakati bersama DPRD. “Upaya pertama tentu menyesuaikan belanja dengan pendapatan, namun tidak menutup kemungkinan kita juga berusaha meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa belanja strategis tetap akan dipertahankan, sementara kegiatan yang kurang prioritas akan dikurangi. “Pemerintah juga akan mengikuti langkah provinsi menyuarakan catatan kepada pemerintah pusat, dengan harapan tidak ada lagi pemangkasan di tahun mendatang,” tambahnya.
FGD ini menjadi langkah awal koordinasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan penguatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.