Arah-berita, Tanahbumbu – Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif—yang akrab disapa Bang Arul—memimpin rapat efisiensi anggaran secara intensif hingga dini hari selama dua hari berturut-turut, pada 29–30 April 2025 di Ruang Rapat Kantor Bupati, Gunung Tinggi, Batulicin.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ yang mengatur tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD Tahun 2025.
Bang Arul secara tegas menekankan pentingnya optimalisasi anggaran, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga sebagai langkah nyata menuju pengelolaan fiskal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.
“Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, melainkan menyusun ulang prioritas agar setiap rupiah benar-benar memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan, tidak boleh ada belanja yang tidak berdampak,” tegas Bang Arul dalam arahannya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih selektif dalam merancang program dan kegiatan, memastikan setiap alokasi belanja memiliki indikator kinerja yang terukur, serta hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik.
“Mari bersama-sama kita wujudkan pengelolaan anggaran yang cermat, tepat guna, dan bebas dari pemborosan. Setiap anggaran harus menghasilkan perubahan yang nyata dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu,” lanjutnya.
Rapat yang berlangsung hingga dini hari tersebut mencerminkan keseriusan dan komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah. Efisiensi anggaran dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan dengan solusi yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.