Arah-berita, Tanahbumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), Hj. Yulian Herawati, S.Sos., mewakili Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, S.Sos., pada Jumat (02/05/2025) di Kantor Bupati Tanah Bumbu.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai langkah awal dalam menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di setiap unit kerja.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Pj. Sekda, ditegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani,” ujar Pj. Sekda saat membacakan sambutan.
Lebih lanjut dijelaskan, reformasi birokrasi menargetkan tiga sasaran utama:
- Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi,
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun dua komponen utama, yakni komponen pengungkit dan komponen hasil.
“Keberhasilan pembangunan ZI sangat bergantung pada sejauh mana komponen pengungkit diterapkan secara konsisten dan terintegrasi. Komponen inilah yang menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien,” jelasnya.
Komponen pengungkit mencakup berbagai aspek seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara komponen hasil adalah indikator nyata atas pencapaian reformasi birokrasi dalam bentuk kepuasan publik, bebas KKN, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Pj. Sekda juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari pembentukan tim kerja internal, penyusunan rencana aksi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala.
“Kita ingin menciptakan birokrasi yang tidak hanya bersih dan bebas KKN, tapi juga responsif, inovatif, dan benar-benar hadir untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin memahami urgensi dan manfaat dari pembangunan Zona Integritas, serta bersama-sama berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang berintegritas demi terwujudnya pemerintahan yang terpercaya, melayani, dan berorientasi pada hasil.