Arah-berita, Banjarbaru – Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, menyoroti kasus hukum yang menimpa Firly Norachim, seorang pelaku UMKM di Banjarbaru. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya lebih mengedepankan pembinaan daripada langsung menjatuhkan sanksi berat kepada UMKM.
“UMKM butuh dukungan, bukan kriminalisasi,” ujar Khalis, Minggu (9/3/2025).
Ia menegaskan bahwa kasus seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama dalam menerapkan regulasi yang adil dan proporsional. Pemerintah dan aparat hukum diharapkan lebih mengutamakan teguran, edukasi, serta pendampingan sebelum mengambil langkah hukum.
“Solusi awal yang lebih manusiawi adalah memberikan teguran, edukasi, bahkan pendampingan demi perbaikan. Jangan langsung dikenakan sanksi pidana jika hanya terjadi pelanggaran administrasi,” tambahnya.
Menurut Khalis, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami regulasi terkait perizinan dan standar produk. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama dinas terkait dan asosiasi UMKM perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi serta mempermudah proses perizinan, termasuk terkait label kedaluwarsa dan keamanan pangan.
“Jangan sampai UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi justru terjerat kasus hukum karena kurangnya pemahaman aturan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa dalam kasus-kasus tertentu yang berpotensi merugikan konsumen, harus ada mekanisme mediasi terlebih dahulu sebelum membawa perkara ke ranah hukum.
“Langkah ini lebih bijaksana daripada langsung menjadikan UMKM sebagai pihak yang dikriminalisasi,” tegasnya.
Khalis berharap kasus ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan penegak hukum untuk lebih berpihak kepada UMKM dengan memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil.