Arah-berita, Barito Kuala – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Herman Susilo. Acara ini berlangsung di Hotel Roditha Banjarmasin pada Selasa (11/03).
Sosialisasi ini bertujuan untuk menyusun SHS yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Herman Susilo dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penyusunan SHS harus didasarkan pada landasan yang jelas, dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, informasi serta masukan yang terkumpul dalam kegiatan ini akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan standar harga yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta dapat lebih memahami secara mendalam tentang SHS dan menyamakan persepsi mengenai hal tersebut,” ujar Herman Susilo.
Sosialisasi ini juga melibatkan narasumber dari PT Pilar Teknologi Surabaya yang memberikan arahan serta berbagi pengalaman dalam penyusunan SHS yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan program daerah. “Dengan kehadiran tenaga ahli tersebut, kami berharap dapat memperkaya diskusi serta menghasilkan standar harga yang berkualitas dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Herman.
Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, sejak tahun 2021, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan dan anggaran.
Herman berharap melalui sosialisasi ini, pengelolaan anggaran di Kabupaten Barito Kuala dapat lebih efisien dan akuntabel. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada BPKAD Barito Kuala atas terselenggaranya kegiatan ini, serta kepada narasumber dari PT Pilar Teknologi Surabaya yang turut memberikan kontribusi dalam acara tersebut.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penyusunan standar harga satuan yang lebih baik dan tepat guna, serta mendukung proses pembangunan daerah yang lebih efisien dan transparan.