Arah-berita, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan baru sebagai stimulus ekonomi untuk mendukung perekonomian masyarakat selama bulan puasa dan Lebaran 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025.
Dalam sebuah konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025), Prabowo menyampaikan bahwa salah satu kebijakan utama adalah jaminan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta pada bulan Maret 2025. Mengingat Lebaran kemungkinan besar jatuh pada akhir Maret, pencairan THR ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama perayaan.
Selain itu, Prabowo juga mengumumkan beberapa program stimulus khusus untuk meringankan beban masyarakat, antara lain diskon harga tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, serta berbagai program belanja diskon seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga kestabilan harga pangan dan meningkatkan sektor pariwisata mudik Lebaran. “Program Pariwisata Mudik Lebaran ini akan melibatkan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat,” tambah Prabowo.
Berikut adalah rincian kebijakan yang akan diberlakukan untuk menopang perekonomian pada kuartal pertama 2025:
- Kenaikan UMP 2025
- Penyaluran bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) yang dioptimalkan pada Februari dan Maret 2025
- Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta
- Stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, yang mencakup diskon tiket pesawat, tarif tol, dan program diskon belanja
- Paket Stimulus Ekonomi, termasuk diskon tarif listrik, PPN DTP untuk pembelian properti dan kendaraan listrik, serta subsidi pajak untuk motor listrik
- Program makan bergizi gratis yang akan dioptimalkan
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih efektif
- Panen padi yang diharapkan dapat terealisasi secara optimal
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2025.