Tanah Bumbu – Dalam upaya memaksimalkan potensi pembangunan daerah, Kabupaten Tanah Bumbu tengah merancang Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui Ekspose Kegiatan Penyusunan RDTR di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu, di Treepark Hotel Banjarmasin, Selasa 10/12/2024.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal serta menyusun rencana pembangunan yang lebih terstruktur dan terarah.
Ekspose dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Dwi Dibyo Raharjo, S.Hut., M.M.
Kegiatan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan investasi, ekonomi wilayah serta daya saing kawasan di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain itu pula, Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II memberikan kegiatan bantuan teknis melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2024.
Dibuka secara resmi oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Chriesty E. Lengkong, S.Si, M.Si., MEEM. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing daerah pun mendapatkan kesempatan untuk mengekspose Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
Dari Kabupaten Tanah Bumbu, mewakili Bupati Tanbu, Dwi Dibyo Raharjo, S.Hut., M.M menyampaikan tata ruang merupakan salah satu pondasi penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Sebagai Kabupaten yang terus beekembang, Tanah Bumbu memliki potensi besar di beberapa sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga industri,” kata pria yang akrab disapa Dabuy itu.
Oleh karena itu, lanjutnya, saat ini diperlukan tata ruang yang detail, terintegrasi, berwawasan lingkungan, agar potensi potensi tersebut dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, penyusunan RDTR merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penataan ruang baik untuk kebutuhan investasi, pembangunan infrastruktur maupun pelestarian lingkungan.
“Serta mampu mengantisipasi dan mengelola berbagai konflik kepentingan dalam penataan ruang,” beber Dabuy.
Ia berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan masukan dari berbagai pihak untuk menjaddikan Kabupaten Tanah Bumbu semakin membaik dari tahun ke tahunnya.
“Acara ini sangat penting untuk menghasillan dokumen RDTR yang komprehensif dan realitis dan aplikatif,” tutupnya.