Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Bumbu meluncurkan program baru bertajuk “Pelangsir Berwarna”.
Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu mempermudah pelayanan administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) melalui program “Pelangsir Berwarna”.
Ini dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan administrasi yang optimal bagi penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
Inovasi “Pelangsir Berwarna” yang diluncurkan Dinas Dukcapil ini langsung diimplementasikan di lapangan. Salah satunya di perusahaan PT. Transcoal Minergy (TCM) di Kecamatan Mentewe. (24/09/2024)
Gento Haryadi, Kepala Dinas Dukcapil Tanah Bumbu, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
“Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan melaporkan karyawan WNA mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. PT Transcoal Minergy telah menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Kami berharap perusahaan lain di Tanah Bumbu dapat mengikuti jejak mereka,” ungkap Gento.
Gento juga menambahkan bahwa program “Pelangsir Berwarna” dapat dijadikan sebagai model bagi perusahaan lain dalam melaporkan keberadaan WNA.
“Melalui program ini, kami harap semua perusahaan tertib dalam melaporkan keberadaan WNA. Sehingga penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bisa di lakukan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan PT. Transcoal Minergy, Ir. Kahananto, yang didampingi oleh Santo Johanes Parsaoran Siregar sebagai penerjemah, menyampaikan apresiasinya.
“Kami sangat terbantu dengan adanya pelayanan langsung dari Disdukcapil ini. Ini mempermudah proses administrasi bagi karyawan kami yang berstatus WNA,” ucap Kahananto.
Dengan inovasi ini, diharapkan proses pendataan dan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu semakin efisien dan terintegrasi. Sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.