KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya kepada puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Upacara berlangsung di Aula Bamega, Senin (1/12/2025), sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke-54.
Bupati Kotabaru Muhammad Rusli dalam amanatnya menyampaikan apresiasi kepada ASN penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa Satyalancana Karya Satya merupakan bentuk pengakuan negara atas integritas, loyalitas, dan dedikasi ASN dalam memberikan pelayanan publik. Bupati juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi serta kesiapan menghadapi perkembangan layanan digital demi terciptanya birokrasi yang adaptif dan profesional.
Keputusan Presiden mengenai penganugerahan Satyalancana Karya Satya dibacakan oleh Kepala BPKSDM Kotabaru, Anang Muhammad Zen. Prosesi penyematan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Muhammad Rusli, didampingi Wakil Bupati Syairi Mukhlis dan Sekretaris Daerah Eka Saprudin.
Penghargaan diberikan kepada ASN dengan tiga kategori masa pengabdian. Untuk masa kerja 30 tahun, penghargaan diterima oleh Hj. Miraje Olpah dari SMPN 1 Kotabaru dan Askaruddin dari SMPN 2 Kotabaru. Pada kategori 20 tahun, penghargaan diberikan kepada Norwegia Ramon dari BPKSDM Kotabaru dan Fakhrianta dari Sekretariat Daerah. Sementara itu, masa pengabdian 10 tahun diterima oleh Rafi’ah Mahmudah dari Dinas Kesehatan dan Putera Agustiawan dari BPKSDM Kotabaru.
Selain Satyalancana, pemerintah daerah juga menyerahkan tali asih purna bakti kepada ASN yang telah menyelesaikan masa tugas serta tali asih kepada ASN yang wafat setelah puluhan tahun mengabdi. Total sepuluh ASN menerima tali asih purna bakti, sementara satu ASN menerima tali asih wafat atas nama almarhumah Rohana dari SMPN 4 Kotabaru.
Upacara ditutup dengan doa bersama dan pemberian ucapan selamat dari jajaran pimpinan daerah. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN Kotabaru untuk terus memperkuat komitmen pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan daerah.